MODUL SEJARAH INDONESIA
SMA SANTU PETRUS
PONTIANAK
PENYUSUN
IMAM SYAMSUL
HUDA, SP.d
AGUSTINUS
ARNALDO, S.Pd
-----------------------------------------------------------------------------------------------
KD 5: Masa
Pendudukan Jepang di Indonesia
A.
Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga
meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia
II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan
bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan
pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia
dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah
utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia
(GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada
suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur
penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit
kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh
rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu
hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan
Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus
dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang.
Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr.
A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan
Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat,
Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris)
sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan
benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan
pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di
Lautan Fasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik.
Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia
Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan
In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941,
yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales
dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula
satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya
Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa
pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Doorman (Belanda) dapat mengadakan
perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat
ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah
sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemudian.Minahasa,
Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan
Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang
sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang
menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat
kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan
mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban).
Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942),
Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada
Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan
demikian, seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan
penjajahan Jepang
B. Penjajahan Jepang di
Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan
resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7
Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala
'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan
Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia
dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan
laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal
ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
a) Daerah Jawa
dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
b) Daerah
Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah
kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada
di bawah kekuasaan Rikugun.
c) Daerah
Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
C.
Organisasi Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia.
Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada
pasukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah
orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan PETA.
1. Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon
Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam
perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat,
sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera.
2. Pusat
Tenaga Rakyat
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di
bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki
Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan
dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam
setiap peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan
bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan
oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.
Propaganda anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang
kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan.
Propaganda anti Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang
termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap
kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa
pendudukan Jepang di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi
dalam banyak hal, di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi,
nama-nama di- indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat
oleh orang-orang Indonesia dan sebagainya.
3. Pembela Tanah Air (PETA)
PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri
atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa
Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda
inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia.
Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi
kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya,
ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk
meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan
Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi
pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu bersifat
nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah
In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang mendirikan
organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih
terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini berada di
bawah Komando Militer Jepang.
D. Golongan-golongan
Beberapa golongan yang terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia
dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya:
a. Golongan Amir Syarifuddin
Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini
sudah diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan
diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan
diplomasi Bung Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak
jadi dijatuhi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup.
b. Golongan Sutan Syahrir
Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota
yang ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan
Syahrir ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya.
c. Golongan Sukarni
Golongan ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta
Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo.
d. Golongan Kaigun
Golongan ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan
anggota-anggotanya terdiri atas A.A. Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran
Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini juga mendirikan asrama yang bernama
Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya Wikana. Para pengajarnya antara lain
Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.
E. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat
di beberapa tempat seperti:
1. Pada awal
pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok
Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat
dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi pemberontakan
di Meureu di bawah pimpinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan
Jepang.
2. Karang
Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di
daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan
kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan
sangat kejamnya.
3. Sukamanah
(Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu
kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam
perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan
kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan
melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
4. Blitar, pada
tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi
(putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak
sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan
Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar
dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih
lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang
Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supriyadi,
namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal,
ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak
menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala
tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak
anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman
Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan
kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indonesia tidak
dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran
terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada
daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan
Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke
Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap
peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945
Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
F. Dampak Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
1. Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di
Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan
pemerintah pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan
organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial,
ekonomi, dan agama. Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan
organisasi buatan )epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh
pemerintah Jepang, walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang
terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
2. Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas
wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh berbeda dengan
negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia
berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai
penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan
mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas
perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh
pemerintah Jepang.
3. Bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang di
Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan
Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada
bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun
oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa
perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama yang diindonesiakan.
Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia
adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia
dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik.
4. Bidang kebudayaan. Jepang sebagai negara fasis selalu
berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah
kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu
merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap
keturunan Dewa Matahari. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak
dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak
lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa
Kusuma Sumantri dari buku "Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah"
menulis "kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat
merintangi kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah
bertahun-tahun digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini
telah berbalik menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri
dan kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah
mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada
bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar
menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang
dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk
kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah
maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah
putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional
merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia.
5. Bidang sosial. Selama masa pendudukan Jepang
kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin
bertambah, karena sega-la kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan
perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan
romusha (kerja paksa). Sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan
penyakit.
6. Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah
Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun)
dan angkatan laut (kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan
aturan militer. Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang
Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang
sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur
dan walikota di beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan
Militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih
banyak daripada di tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah
penguasaan Angkatan Laut Jepang agak buruk.
7. Bidang militer. Kekuasaan Jepang atas wilayah
Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda
bangsa Indonesia diberikan pendidi-kan militer melalui organisasi PETA.
Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti
kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya.
8. Penggunaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. A.
Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) menya-takan bahwa tahun
1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa
Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan dengan penggunaan bahasa
Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda
dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa
Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah
diangkat menjadi bahasa resmi pada instansi-instansi pemerintah-an atau pada
lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa
Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada
hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Sastrawan-sastrawan terkenal pada
masa itu seperti Armijn Pane dengan karyanya yang terkenal berjudul Kami
Perempuan (1943), Djiiiak-djinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Saran^ Tidak
Berharga (1945) dan sebagainya. pengarang-pengarang lainnya seperti Abu
llanifah yang memakai nama samaran El Hakim dengan karya dramanya berjudul
Taufan di atas Asia, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Pada masa pendudukan Jepang,
banyak karya seniman Indonesia yang hanya diterbitkan melalui surat kabar atau
majalah dan setelah perang selesai baru diterbitkan sebagai buku. Sementara itu
juga terdapat penyair terkenal pada zaman pendudukan Jepang seperti Chairil Anwar
yang kemudian mendapat gelar tokoh Angkatan 45. Karya-karya Chairil Anwar
menjadi lebih terkenal karena karyanya itu muncul pada awal revolusi Indonesia,
di antaranya yang berjudul Aku, Karawang-Bekasi dan sebagainya.
Dengan
demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa
Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa
komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya
KD
6: Peristiwa-Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi
A. Persiapan Kemerdekaan Indonesia di
Bidang Politik
Dalam
Perang Pasifik kedudukan Jepang semakin terdesak. Hal ini disebabkan karena
Pulau Saipan jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat pada bulan Juli 1944.
Jatuhnya Pulau Saipan ke tangan pasukan Amerika merupakan ancaman langsung bagi
Jepang, apalagi di berbagai wilayah peperangan tentara Jepang selalu menemui
kakalahan. Maka pada tanggal 9 September 1944 Perdana Menteri Koiso memberikan
janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia (Janji September). Untuk menarik
simpati rakyat Indonesia, maka pada setiap kantor diperkenankan mengibarkan
bendera Merah Putih yang berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 1
Maret 1945 Jenderal Kumakici Herada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus
yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang
bernama Dokuritzu Zyunbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pembentukan
badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting
mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Anggota dari badan
penyelidik ini terdiri dari 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang tokoh
Jepang yang tidak mempunyai suara untuk membatalkan suatu keputusan. Sebagai
ketua ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat (seorang nasionalis tua) dan wakil
ketua adalah R. Surono dan seorang lagi dari Jepang.
Badan
penyelidik ini diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang dihadiri oleh seluruh
anggota dan dua orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah
Ketujuh Jenderal Izagaki
yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah Keenambelas Jenderal Yaiciro
Nagano. Sidang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. sidang ini
membicarakan dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal
dengan nama Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara itu di
antaranya Mr. M. Yamin, Prof. Dr. Supomo, Ir. Soekarno.
a.
Pada sidang
tanggal 29 Mei 1945, Mr. M. Yamin mengajukan lima rancangan dasar negara
Indonesia Merdeka, yaitu:
1.
Peri Kebangsaan
2.
Peri Kemanusiaan
3.
Peri Ketuhanan
4.
Peri Kerakyatan
5.
Kesejahteraan
Rakyat
b.
Pada sidang
tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia
Merdeka, yaitu:
1.
Persatuan
2.
Kekeluargaan
3.
Mufakat dan
Demokrasi
4.
Musyawarah
5.
Keadilan Sosial
c. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan
lima dasar negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila, yaitu:
1.
Kebangsaan
Indonesia
2.
Internasionalisme
atau Peri Kemanusiaan
3.
Mufakat atau
Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Setelah
persidangan pertama itu selesai, BPUPKI menunda persidangan hingga bulan Juli
1945. Namun, pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota, yaitu Soekarno,
M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar
Muzakar, Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk
Panitia Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan ini menghasilkan dokumen
yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Dokumen ini dikenal
sebagai Piagam Djakarta, yang isinya
adalah sebagai berikut
a.
Ketuhanan dengan
berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya
b.
Kemanusiaan yang
adil dan beradab
c.
Persatuan
Indonesia
d.
Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
e.
Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
Piagam
Djakarta kemudian menjadi Mukadimah UUD 1945. Di dalam merumuskan Piagam
Djakarata sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka perlu diadakan
perubahan pada sila pertama, yaitu dari ”Ketuhanan dengan berkewajiban
menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Perubahan seperti ini sudah tentu disesuaikan dengan keadaan
masyarakat Indonesia yang beraneka ragam agama.
Setelah
Piagam Djakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar dalam siding BPUPKI kedua pada tangal 10-16 Juni 1945.
PPUUD diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Dalam sidangnya
pada tanggal 11 Juli 1945, PPUUD membentuk lagi Panitia Kecil Perancang
Undang-Undang Dasar yang beranggotakan tujuh orang,yaitu:
1. Prof.
Dr. Mr. Soepomo ( ketua merangkap anggota)
2. Mr.
Wongsonegoro
3. Mr.
Achmad Soebardjo
4. Mr.
A.A. Maramis
5. Mr.
R.P. Singgih
6. H.
agus Salim
7. Dr.
Sukiman
Pada
tanggal 13 Juli 1945, PPUUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk
membahas laporan hasil kerja PKPUUD.
Pada
tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan hasil kerja
PPUUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Di dalam laporan itu terdapat tiga
masalah pokok, yaitu
1. Pernyataan
Indonesia Merdeka
2. Pembukaan
Undang-Undang Dasar
3. Batang
Tubuh Undang-Undang Dasar
Konsep
pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama
Piagam Djakarta, sedangkan konsep UUD hamper seluruhnya diambil dari alinea ke
empat Piagam Djakarta. Hasil kerja PPUUD yang dilaporkan akhirnya diterima oleh
BPUPKI.
Pada
tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu
Zyumbi Inkai menggantikan BPUPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945 tiga orang tokoh bangsa Indonesia yaitu Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodiningrat berangkat ke Saigon
/ Dalat (Vietnam Selatan) untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia
Tenggara Marsekal Terauchi guna menerima informasi tentang kemerdekaan
Indonesia. Untuk pelaksanaannya dibentuk PPKI dan wilayah Indonesia akan
meliputi seluruh bekas jajahan Belanda. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang
dengan ketuanya Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta. Namun, tanpa
seizin Jepang, PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia
menjadi badan perjuangan milik bangsa Indonesia dengan menambah keanggotaannya
menjadi 27 orang.
B. Landasan Dasar Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Sebagai sebuah
negara yang akan merdeka sudah jelas bahwa Indonesia wajib memiliki landasan
dasar kemerdekaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
a.
Landasan
Dasar Nasional
Landasan dasar
nasional tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus merupakan Deklarasi
Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan UUD ini terdiri dari empat alinea dan
merupakan suatu filsafat sosial dan puncak pengalaman sejarah umat manusia pada
umumnya dan rakyat Indonesia pada khususnya. Adapun pokok-pokok isi Pembukaan
UUD 1945 adalah:
Alinea I:
a.
Kemerdekaan
sebagai hak segala bangsa
b.
Kemerdekaan
individual vs
kolektif..........Indonesia mencari kompromi antara keduanya.
Alinea II:
a.
Kemerdekaan dicapai lewat
perjuangan (bukan pemberian) Aspek
Politik
b.
Kemerdekaan
mengantar Indonesia masuk pintu gerbang negara yang merdeka, bersatu, adil dan
makmur (aspek politik)
Alinea III:
a.
Kemerdekaan
diperoleh berkat rahmat Tuhan ( aspek moralitas)
b.
Kehidupan
bangsa yang berbudi luhur
Alinea IV:
a.
merupakan
dasar dan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia
b.
merupakan
pembukaan dalam arti yang sesungguhnya sebab secara eksplisit menyebut harus
ada UUD
c.
bentuk
pemerintahan Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat
d.
dasar
idiil/ideologi negara: PANCASILA
C. Landasan
Dasar Internasional
Pada tanggal
18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD NKRI, walaupun sebenarnya
Pembukaan UUD 1945 telah tersusun sejak tanggal 22 Juni 1945. untuk memperkuat
kedudukan negara Indonesia merdeka dan sebagai bukti-bukti internasional
tentang hak-hak dari segala bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, maka dapat
kita teliti deklarasi-deklarasi dunia maupun piagam-piagam bersejarah seperti:
a.
Piagam
Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin
Delano Roseveelt dengan Winston Churchill. Isi pokok dari piagam tersebut
adalah sebagai berikut:
a.
tidak
boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli
b.
setiap
bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri
c.
setiap
bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari
kemiskinan.
b.
Piagam
San Fransisco, merupakan Piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50
negara sebagai yang pertama menjadi anggotanya. Dalam Piagam PBB ini
disebutkan:
”... kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai
manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang
sama . . . serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih
baik dalam suasana kemerdekaan yanglebih luas”.
Berdasarkan
kedua piagam itu, maka bangsa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri dan
berhak untuk hidup bebas dari kemiskinan serta rasa takut.
D.
Latar
Belakang Historis dan Ideologi terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila
1.
HISTORIS
a. PD
II segera berakhir, negara-negara di Asia-Afrika menurut Konf. Potsdam dikembalikan kepada penjajah lama. Hal ini
memicu terjadinya perlawanan/gerakan nasionalisme, termasuk di Hindia Belanda
b. BPUPKI
mempunyai waktu amat singkat untuk merancang dasar falsafah negara dan UUD.
Suatu negara baru memang memerlukan:
1)
Dasar
filosofis-ideologis
2)
Dasar
yuridis-konstitusional
2.
IDEOLOGI
a. Internasional,
sedang terjadi persaingan dan pergumulan antara:
1) komunisme
2) liberalisme-kapitalis
3) nasionalisme
b. Nasional
(BPUPKI)
1) nasionalisme
2) islamisme
3) sekuler
barat modern
E.
Bidang
konflik dalam sidang BPUPKI
1) Hubungan
negara – agama. Sistem : a. theokrasi; b. atheis; c. sekuler
2) Hubungan
negara – ekonomi. Sistem: a. liberalisme-kapitalisme; b. komunisme; c. koperasi
3)
Hubungan negara –
politik. Bentuk negara: a. kesatuan; b. gabungan (1. serikat; 2. federasi; 3.
Uni; 4. commonwealth).
Bentuk
pemerintahan: a. kerajaan/monarkhi; b. republic/demokrasi; c. oligarkhi; d. aristokrasi; e. plutokrasi.
Sistem
pemerintahan: a. parlementer; konstitusional (presidensiil); c.
absolute/dictator (ada kombinasi antara bentuk dan sistem pemerintahan).
4) Hubungan
negara – warga negara. Dengan: a. hukum positif (HAM); b. hukum adat; c. hukum
agama
ANGGOTA
BPUPKI PERLU KONSENSUS DALAM PERSOALAN 1 – 4 DAN HASIL KONSENSUS TERSEBUT
TERTUANG DALAM PANCASILA DAN UUD 1945
1) Hubungan
antara negara dan agama. Negara berdasar kan Pancasila, yang berketuhanan Yang
Maha Esa; bukan theokrasi; bukan sekuler; bukan atheis. Tercermin pada sila pertama Pancasila, Pembukaan UUD
1945, dan pasal 29 UUD 1945.
2) Hubungan
negara dan ekonomi. Tidak menganut sistem ekonomi liberal – kapitalis ataupun
sistem etatisme; tetapi ekonomi koperasi/kekeluargaan, tercermin pada sila
kelima Pancasila dan pasal 33 UUD 1945
3)
Hubungan negara dan
pilitik. Tidak menganut sistem demokrasi liberal ataupun demokrasi komunis,
secara prinsip menganut sistem demokrasi Pancasila, bentuk negara kesatuan
(sesuai dengan sila ketiga Pancasila) dan bentuk pemerintahan
Republik/demokrasi (sesuai sila keempat Pancasila. Untuk lebih jelas baca UUD 1945 setelah diamandemen pada bulan agustus
2002.
4)
Hubungan negara dan
warga negara. Hukum positif mengatur soal hubungan warga negara dan negara;
ditambah hukum adat dan agama sejauh tidak bertentangan satu sama lain. Untuk lebih jelas baca UUD 1945 setelah
diamandemen pada bulan agustus 2002 khususnya pasal 26 – 28.
F.
Hubungan
Peristiwa Rengasdengklok dengan Perumusan Naskah Proklamasi
a. Peristiwa-Peristiwa
Penting Sekitar Proklamasi
Pada
tanggal 9 Agustus 1945, tiga orang tokoh terkemuka Indonesiadi panggil ke
Dalath (Vietnam) oleh Marsekal Terauchi (Panglima seluruh Asia Tenggara).
Ketiga tokoh tersebut adalah:
1. Ir
Soekarno
2. Drs.
M. Hatta
3. dr.
Radjiman Wedyodiningrat.
Dalam
pertemuan tersebut, Marsekal Terauci menyampaikan keputusan Pemerintah
Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan
demikian, pertemuan Dalath dan hasil-hasilnya merupakan momentum politik yang
besar artinya ke arah pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada
tanggal 15 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut tiba kembali di Jakarta tanpa
mengetahui bahwa sebenarnya Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Berita mengenai kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh sebagian pemimpin
golongan pemuda. Oleh karena itu, setibanya Soekarno dan Hatta di Jakarta
langsung di desak oleh para pemuda agar keduanya segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Keinginan para pemuda tersebut ditanggapi oleh
Soekarno-Hatta dengan mengatakan bahwa masalah
proklamasi kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam rapat PPKI yang akan
dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pendapat Soekarno-Hatta tersebut
tidak disetujui oleh para pemuda sehingga terjadi peristiwa Rengasdengklok.
b. Peristiwa
Rengasdengklok
Pada
tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di ruang Mikrobiologi di
Pegangsaan Timur. Rapat dihadiri oleh Soerachmat, Djohan Noer, Darwis,
Abdoerachman, Moewardi, Sampoen Singgih, Hamdani, dan Wikana. Rapaty yang
dipimpin oleh Chaerul Saleh tersebut mengambil keputusan untuk mendesak Soekarno-Hatta agar mau memutuskan
hubungannya dengan pemerintah militer Jepang dan bersedia berunding dengan para
pemuda. Untuk maksud tersebut Darwis dan Wikana diutus untuk menemui
Soekarno-Hatta. Namun, kedua tokoh tersebut tetap pada pendiriannya dan menolak
seluruh keinginan para pemuda. Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut, maka
dalam rapat dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Cikini No.71, para
pemuda memutuskan akan membawa Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta, yaitu
Rengasdengklok. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok dengan tujuan dapat memutuskan hubungannya dengan pihak
Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
c. Perumusan
teks Proklamasi.
Setibanya
di Jakarta, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan
keinginan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nishimura tidak
memberikan ijin karena Indonesia dalam keadaan status quo. Hal ini berarti bahwa Indonesia sudah diambil alih oleh
sekutu. Mendengar hal tersebut, mereka meninggalkan r umah Nishimura dan menuju ke kediaman Laksamana Maeda
(Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang). Rumah tersebut dijadikan
sebagai tempat untuk menyusun teks proklmasi dengan alasan:
1. Laksamana
Maeda mendukung perjuangan Bangsa Indonesia
2. Faktor
Keamanan, hak prerogatif
kekuasaan wilayah militer
Tiga tokoh dari golongan muda
menyaksikan Soekarno, M. Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo membahas perumusan
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proses penyusunan teks proklamasi
• Kalimat
1 adalah sumbang pikir dari Achmad
Soebarjo
Artinya:
Kemauan Bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri
• Kalimat
2 adalah sumbang pikir dari Mohamad Hatta
Artinya : pengalihan / pemindahan kekuasaan
Atas
usulan dari Sukarni yang menandatangani
adalah ketua dan wakil ketua PPKI (Soekarno – Hatta) Oleh Soekarno naskah asli diberikan
kepada Sayuti Melik untuk diketik
Setelah diketik ada 3 perubahan :
1. Kata
“tempoh” diubah menjadi “tempo”
2. Kata
“wakil-wakil bangsa indonesia” pada
bagian akhir diganti menjadi “atas nama bangsa indonesia”.
3. Cara
menulis tanggal “djakarta, 17-8-05” diganti menjadi “djakarta, hari 17 boelan 8
tahoen 05”.
d. Pelaksanaan
Proklamasi Kemerdekaan
Semula
akan diadakan di lapangan IKADA. Dibatalkan karena sudah dijaga tentara Jepang.
Pembacaan dialihkan ke rumah Ir Soekarno (Jl. Pegangsaan Timur 56 jakarta). Teks
Proklamasi dibacakan Ir Soekarno didampingi Mohamad Hatta. Dilanjutkan
Pengibaran Bendera merah Putih oleh:
1. Sudanco
Suhud
2. Sudanco
Latief Hendraningrat
3. Tri
Murti
Bendera
Pusaka dijahit tangan oleh ibu Fatmawati Soekarno. Dilanjutkan
dengan menyanyikan “Lagu Indonesia Raya” karangan “WR. Supratman .
G. Makna Kemerdekaan Bagi Bangsa
Indonesia
a.
Bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri
b.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama
memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya
H.
Pembentukan
Pemerintahan Indonesia
Saat
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
unsur-unsur terbentuknya Negara belum terpenuhi. Hal ini tampak nyata dalam
naskah proklamasi yang berbunyi atas
nama bangsa Indonesia. Hal tersebut kemudian memunculkan spekulasi bahwa
kemerdekaan Indonesia pada awalnya adalah karena adanya factor keberuntungan
(Jepang kalah dalam PD II0 dan adanya niat dari kalangan elit politik Indonesia
(baik golongan tua maupun muda) untuk merdeka dan meleapaskan diri dari
penjajahan. Agar kemerdekaan tidak dianggap hanya ingin melepaskan diri dari
penjajahan saja, maka keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri baru
direalisasikan dalam siding PPKI dari tanggal 18-22 Agustus 1945. Adapun hasil
dari siding tersebut adalah
a. Sidang
PPKI 18 Agustus 1945 memutuskan:
1. Mengesahkan
UUD 1945
2. Memilih
presiden dan wakil presiden
3. Membentuk
sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden, selama MPR dan DPR belum
terbentuk
b. Sidang
PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan:
1. Membentuk
12 departemen
No
|
Departemen
|
Menteri
|
1
|
Menteri
Dalam Negeri
|
R.A.A.
Wiranata Kusumah
|
2
|
Menteri
Luar Negeri
|
Achmad
Soebardjo
|
3
|
Menteri
Keuangan
|
A.A.
Maramis
|
4
|
Menteri
Kehakiman
|
Prof.
Dr. Supomo
|
5
|
Menteri
Perhubungan (a.i)
|
Abikusno
Cokrosujoso
|
6
|
Menteri
Kemakmuran
|
Ir.
Surachman T. Adisurjo
|
7
|
Menteri
Kesehatan
|
dr.
Buntaran Martoatmodjo
|
8
|
Menteri
Pengajaran
|
Ki
Hajar Dewantara
|
9
|
Menteri
Penerangan
|
Amir
Syarifuddin
|
10
|
Menteri
Pekerjaan Umum
|
Abikusno
Cokrosujoso
|
11
|
Menteri
Sosial
|
Iwa
Kusuma Sumantri
|
12
|
Menteri
Keamanan Rakyat (dibentuk badan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945
|
Soeprijadi
|
2. Menunjuk
empat menteri Negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif, yaitu
a. Dr.
Amir
b. Wachid
Hasyim
c. R.M.
Sartono
d. Otto
Iskandardinata
3. Membagi
wilayah adminstratif Indonesia
No
|
Provinsi
|
Menteri
|
1
|
Provinsi
Sumatera
|
Teuku
Muhammad Hasan
|
2
|
Provinsi
Jawa Barat
|
Sutarjo
Kartohadikusumo
|
3
|
Provinsi
Jawa Tengah
|
R.
Panji Suroso
|
4
|
Provinsi
Jawa Timur
|
R.
M. Suryo
|
5
|
Provinsi
Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
|
I
Gusti Ketut Pudja
|
6
|
Provinsi
Maluku
|
J.
Latuharhary
|
7
|
Provinsi
Sulawesi
|
Dr.
G. S. S. J. Ratulangi
|
8
|
Provinsi
Borneo
|
Ir.Pangeran
Muhammad Noer
|
|
|
|
Hasil
sidang tersebut diumumkan pada tanggal 4 September 1945
c. Hasil
sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia
memutuskan:
1. Komite
Nasional Indonesia adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga
daerah
2. Partai
Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai Partai Tunggal, kemudian dibatalkan
3. Dibentuknya
BKR yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akhirnya dibentuk dan diketuai oleh
Kasman Singodimedjo dan Suwiryo sebagai sekretaris.
KD 7: Perjuangan
Mempertahankan Kemerdekaan
1. Peta
wilayah pendudukan Belanda dan
pusat-pusat konflik Indonesia-Belanda
a. Wiayah Pendudukan Belanda
Setelah Jepang menyerah, negara
anggota sekutu yang mendapat tugas masuk ke Indonesia adalah tentara Kerajaan
Inggris yang tergabung dalam Komando Asia Tenggara (South East Asia Command/SEAC)
dibawah pimpinan Laksamana Lord Luis Mounbatten untuk Indonesia bagian barat
dan pasukan South West Pacific Command untuk wilayah Indonesia bagian timur.
Dalam melaksanakan tugas di Indonesia bagian barat, Laksamana Lord Luis
Mounbatten membentuk komando khusus, yaitu, Allied Forces for Netherlands
East Indies (AFNEI) dibawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas
AFNEI dan SWPC adalah:
a. menerima penyerahan Jepang
b. membebaskan para tawanan dan
interniran sekutu
c. melucuti dan mengumpulkan
orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan ke negaranya
d. menegakkan dan mempertahankan
keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil
Pada
awalnya pemerintah Indonesia menyambut baik kedatangan pasukan Sekutu. Namun,
setelah masyarakat mendengar bahwa sekutu dtang dengan membawa serta NICA,
yaitu pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil
alih pemerintahan sipil, sikap masyarakat Indonesia mulai berubah. Perubahan
sikap tersebut semakin besar stelah sekutu mengeluarkan maklumat yang intinya
masyarakat Indonesia harus mengakui keberadaan Belanda di Indonesia.
Dengan
kedatangan kembali Belanda ke Indonesia posisi Indonesia semakin susah,
terlebih lagi setelah Belanda membentuk yang namanya Negara Boneka di wilayah
kekuasaan Indonesia.
Tujuan
pembentukkan negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom tersebut adalah
untuk mengecilkan kekuasaan wilayah RI. Melalui negara-negara boneka ciptaannya
tersebut, pihak Belanda membentuk Pemerintahan Federal Sementara dengan Van
Mook sebagai kepala pemerintahannya.
Dalam konferensi federal yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 Mei
1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal.
b. Pusat-pusat Konflik
Indonesia-Belanda
Kedatangan Belanda yang memboceng
ke pasukan Sekutu-Inggris itu disambut dengan berbagai bentuk gerakan dan
perlawanan oleh bangsa Indonesia. Hal ini sudah tentu dapat menyebabkan
terjadinya konflik antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Bahkan konflik itu menjurus ke arah
peperangan yang berkepanjangan. Adapun wilayah yang menjadi pusat-pusat konflik
Indonesia dan Belanda adalah sebagai
berikut:
1. Surabaya
Pertempuran di Surabaya melawan
pasukan Sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu
ushaa perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak 2
September 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata itu membangkitkan suatu pergolakan,
sehingga berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif.
Pada tanggal 25 Oktober 1945,
Brigade 49 dibawah pimpinan Brigjend A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya.
Brigade ini merupakan bagian dari divisi ke-23 dibawah pimpinan D.C. Hawthorn.
Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan
menyelamatkan para interniran sekutu. Pemimpin pasukan sekutu menemui Gubernur
Ja-Tim R.M. Soerjo (pemegang pemerintahan Indonesia di Ja-Tim). Karena
pemerintah Ja-Tim tidak mau menerima kedatangan sekutu maka diadakan
kesepakatan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Brigjend A.W.S. Mallaby.
Hasil kesepakatan tersebut adalah:
a. Inggris berjanji bahwa diantara
mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda
b. Disetujuinya kerjasama antara kedua
belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentaraman.
c. Akan segera dibentuk kontak biro
sehingga kerjasama dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya
d. Inggris hanya akan melucuti senjata
Jepang saja.
Dalam perkembangan selanjutnya
pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 satu pleton
pasukan Field Security Section dibawah pimpinan Kapten Shaw melakukan
penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer bersama dengan kawan-kawannya. Tindakan
Inggris dilanjutkan dengan melakukan pendudukan terhadap Pangkalan Udara
Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio dan obyek-obyek vital
lainnya.
Pada tanggal 27 Oktober
Pertempuran Surabaya diawali dengan
kedatangan pasukan Sekutu Inggris yang membonceng pasukan Belanda (NICA).
Kedatangannya ke Jawa Timur bertujuan untuk menanamkan kembali kekuasaannya,
tetapi disambut dengan beberapa bentuk perlawanan oleh rakyat Indonesia. Dan
puncak perlawanan rakyat Indonesia dalam menghadapi pasukan Sekutu-Inggris dan
Belanda ( NICA ) itu terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945.
2. Semarang
Pertempuran yang terjadi di
Semerang selama lima hari diawali dengan kedatangan Sekutu-Inggris memboncenga
pasukan Belanda ( NICA ). Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu-Inggris
dan pasukan Belanda ( NICA ) tidak
berhasil menghancurkan pasukan Indonesia bersama dengan rakyat.
3. Ambarawa-Magelang
Silahkan Anda
jelaskan dengan kata – kata sendiri. Sumber bisa Anda dapatkan dari
internet atau buku sejarah yang relevan!
|
Terjadi
pertempuran Ambarawa-magelang tidak jauh berbeda dengan pertempuran yang
terjadi di daerah lainnya. Dalam pertempuran yang terjadi da daerah Ambarawa
maupun Magelang, pasukan Sekutu-Inggris dan Belanda (NICA) berhasil dihalau dan
dikalahkan. Bahkan dengan kemenangan pasukan Indonesia itu membawa arti
tersendiri bagi bangsa Indonesia maupun bagi Jenderal Sudirman
4.
Medan
5. Bandung
6. Bali
2. Hubungan
perbedaan ideologi dan strategi dalam menghadapi Belanda dengan konflik di
antara kelompok politik di Indonesia.
a. Perbedaan ideologi dan strategi dalam
menghadapi Belanda
Maklumat
Pemerintah No.X tanggal 3 Nopember 1945 menyatakan tentang pembentukan
partai-partai politik. Dampak yang ditimbulkan adalah munculnya banyak partai
politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara
demokrasi. Partai politik yang bermunculan tersebut tidak memiliki ideologi
yang sama sehingga terjadi perbedaan visi, misi dan strategi dalam menghadapi
Belanda. Perbedaan ideologi menyebabkan terjadinya perbedaan strategi dalam
menghadapi Belanda. Ada yang ingin menggunakan jalur diplomasi, dan ada juga
yang ingin menggunakan cara-cara yang radikal.
b. Konflik kelompok elit politik di
Indonesia.
Sudah
disampaikan diatas bahwa dalam menghadapi Belanda terjadi perbedaan ideologi
dan strategi dikalangan elit politik di Indonesia. Dampaknya adalah sering
terjadi perselisihan dikalangan elit politik di Indonesia karena merasa
kelompoknya lah yang paling benar. Konflik yang semakin berkembang diantara
para elit politik di Indonesia dapat terlihat dengan jelas dari sering
terjadinya pergantian kabinet yang diakibatkan tidak ada kekompakkan dalam
melawan Belanda.
1) Kabinet Syahrir
Setelah keluarnya Maklumat
Pemerintah No. X pada tanggal 3 Nopember 1945 terbentuklah partai politik di
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara
demokrasi yang mengutamakan partai sebagai hal yang terpenting. Maklumat 3
Nopember tersebut kemudian mendukung dikeluarkannya Maklumat 14 Nopember 1945
tentang pergantian sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi
parlementer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut menyebabkan terjadinya
perpindahan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu dari presiden ke
perdana menteri. Untuk menjalankan pemerintahan maka presiden menunjuk Sutan
Syahrir dari golongan sosialis untuk membentuk kabinet dan menjalankan
pemerintahan. Program Kabinet Syahrir tidak hanya meningkatkan kesejahteraan
kehidupan rakyat Indonesia, tetapi juga berupaya untuk mengatasi konflik antara
Indonesia dan Belanda secara damai. Sebagai realisasinya maka Syahrir segera
menjalin kontak diplomatik dengan Belanda dan Inggris. Keinginan Syahrir untuk
menyelesaikan konfilk dengan Belanda melalui jalur diplomasi mendapat tantangan
dari kelompok garis keras yang menginginkan penyelesaian konflik melalui jalan
konfrontasi. Kelompok penentang kebijakan Kabinet Syahrir kemudian membentuk
organisasi dengan nama Persatuan
Perjuangan. Suara menentang kebijakan diplomasi Syahrir makin kuat.
Terbukti pada sidang KNIP di Solo (28 Pebruari-2 Maret 1946) mayoritas suara
menentang kebijakan Syahrir. Akibat tidak ada dukungan dari KNIP maka Syahrir
menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Namun,
Presiden kembali menunjuk Syahrir untuk menjalankan pemerintahan lagi (Kabinet
Syahrir II).
Kebijakan
Presiden Soekarno menunjuk kembali Syahrir untuk menjalankan pemerintahan
sebenarnya sangat mengecewakan kelompok Persatuan Perjuangan. Mereka berharap
Tan Malaka yang akan ditunjuk Presiden Soekarno dalam membentuk formatur
kabinet. Hal ini sesuai dengan mayoritas suara yang menentang Sutan Syahrir
dalam KNIP. Presiden Soekarno mempertahankan Sutan Syahrir untuk menjalankan
pemerintahan karena ada kesamaan dan kesepahaman kebijakan diplomasi dalam
menyelesaikan masalah Indonesia. Kebijakan Presiden Soekarno itu tentu saja
tidak sejalan dengan kelompok Tan Malaka yang menghendaki konfrontasi dalam
menyelesaikan masalah Indonesia. Pada tanggal 4 Juni 1946 organisasi Persatuan
Perjuangan dibubarkan. Peran mereka digantikan oleh Konsentrasi Nasional yang
dibentuk pada bulan Mei 1946.
Dalam upaya
menyelesaikan masalah Indonesia secara damai, pada masa Kabinet Syahrir
dilaksanakan perjanjian inggarjati pada tanggal 10 Nopember 1946. setelah
perundingan Linggarjati dilaksanakan, dalam pemerintahan RI muncul berbagai
gejolak politik akibat ketidakpuasan atas hasil perundingan tersebut.
Perundingan Linggarjati yang ditandatangani oleh Sutan Syahrir (golongan
Sosialis) yang menjabat sebagai Perdana Menteri, menimbulkan kekecewaan dai
tokoh-tokoh politik lainnya. Akibatnya, Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada
presiden, sehingga berakhirlah pemerintahan dari Kabinet Syahrir.
2)
Kabinet Amir Syafruddin
Presiden
menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis) untuk membentuk kabinet dan
menjalankan pemerintahan. Program pemerintahan yang dicanangkan oleh Kabinet
Amir Syarifuddin tidak jauh berbeda dengan Kabinet Syahrir, sebab di samping
memprogramkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat juga berupaya untuk mengatasi
konflik Indonesia-Belanda melalui jalur damai. Upaya Kabinet Amir Syarifuddin
untuk merangkul PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda melalui jalan
damai berhasil dengan membentuk Komisi Konsuler yang bertugas untuk menyelidiki
masalah antar Indonesia dengan Belanda. Komisi Konsuler membentuk Komisi Tiga
Negara (KTN) yang menjadi perantara dalam pelaksanaan perundingan antara
Indonesia dan Belanda, yang dkenal dengan nama Perjanjian Renville.Setelah
perundingan disepakati, Amir baru menyadari bahwa perundingan tersebut dapat
menjadi suatu jebakan dari pihak Belanda terhadap bangsa Indonesia. Atau pihak
Belanda dapat berdalih banhwa Perjanjian Renville bukan merupakan perundingan
antara Indonesia dengan Belanda, melainkan perundingan antar pihak Indonesia
sendiri. Oleh karena itu, Amir Syarifuddin meminta kepada presiden agar
membatalkan hasil Perjanjian Renville.PermintaanAmir Syarifuddin untuk
membatalkan Perjanjian Renville ditolak oleh presiden. Kemudian Amir
Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden, dan membentuk FDR (Front Demokrasi
Rakyat).
3)
Kabinet Hatta
Presiden
selanjutnya menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Hatta juga
mengupayakan penyelesaian konflik Indonesia-Belanda dapat dilaksanakan secepat
mungkin.
Pada
masa pemerintahan Kabinet Hatta terjadi penyerahan kedaulatan atas wilayah
Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda.Penyerahan kedaulatan itu berhasil
itu berhasil dilakukan pada KMB yang dilakukan di Den Haag, Belanda.Dengan
demikian, dibawah pemerintahan Kabinet Hatta, berhasil mendapat pengakuan
sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat dari pemerintah Kerajaan Belanda.
3. Perjuangan
mempertahankan kemerdeakaan Indonesia
a.
Silahkan Anda jelaskan dengan kata – kata sendiri
Sumber bisa Anda dapatkan dari internet atau buku sejarah yang
relevan!
|
Perjuangan
secara fisik
1.
Peristiwa
10 Nopember 1945
2. Pertempuran Ambarawa-Magelang
3. Pertempuran Medan Area
4. Peristiwa Bandung Lautan Api
b. Perjuangan diplomasi
1. Perundingan Linggarjati
Pada
tanggal 7 Oktober 1945, Jenderal Sir Phillip Christison berhasil mempertemukan
antara Presiden Soekarno dengan Van Mook. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan karena masing-masing pihak tidak mau mengalah. Pada bulan Nopember perundingan antara
Indonesia dan Belanda dirintis kembali. Pemerintah Inggris mengirim Sir
Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia. Perundingan dimulai
pada tanggal 10 Nopember 1945. dalam perundingan itu Van Mook mengulangi
pendirian pemerintah Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara
Persemakmuran melalui masa peralihan 10 tahun. Di pihak lain, Indonesia
berpegang teguh pada pendiriannya bahwa RI harus diakui sebagai negara yang
berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah
RI bersedia membayar semua hutang
Belanda sebelum 6 Maret 1942. Belanda menolak konsesi tersebut.
Perundingan dilanjutkan di negeri
Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Dalam perundingan itu, Belanda
menolak usul yang diajukan Clark Kerr tentang pengakuan kedaulatan secara de facto wilayah Indonesia yang terdiri
dari Sumatera dan Jawa. Pemerintah Belanda hanya bersedia mengakui de facto terhadap Jawa dan Madura saja.
Sementara itu, usulan pemerintah Belanda agar wilyah Indonesia tetap berada
dibawah naungan kerajaan Belanda ditolak oleh pemerintah RI.
Atas usul Inggris akhirnya
perundingan antara Indonesia dan Belanda berlangsung kembali dari tanggal 10-15
Nopember 1946. Perundingan itu di kenal dengan nama Perundingan Linggarjati.
Dalam Perundingan Linggarjati, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri
Sutan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Prof. S. Schermerhorn
dan Dr.H.J.Van Mook. Penengah dan pemimpin perundingan dari pihak Inggris,
yaitu Lord Killearn. Hasil perundingan yang diumumkan pada tanggal 15 Nopember
1946 adalah:
1. Belanda mengakui secara de facto RI
dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Untuk keperluan
itu, Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari
1949.
2. RI dan Belanda akan bekerjasama
membentuk NIS dengan salah satu negara bagiannya adalah RI.
3. NIS dan Belanda akan bersatu
menjadi uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni.
Hasil kesepakatan tersebut
ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Setelah naskah ditandatangani,
muncul pro dan kontra dimasyarkat mengenai hasil perundingan tersebut. Golongan
yang pro adalah golongan-golongan yang mendukung pemerintah, seperti golongan
sosialis yang tergabung dalam sayap kiri. Sebaliknya golongan yang kontra
adalah golongan nasionalis, Islam dan Sekuler yang tergabung dalam Gerakan
Benteng Republik Indonesia.
Perundingan Linggarjati merugikan
pihak RI karena wilayahnya menjadi lebih sempit, yaitu hanya meliputi Jawa,
Madura, dan Sumatera. Mendapati kenyataan bahwa yang diakui sebagai wilayah
hanya Jawa, Sumatera, dan Madura maka
rakyat di wilayah Indonesia lainnya mulai bergolak dan menentang keputusan tersebut.
Walaupun hasilnya belum memuaskan
bangsa Indonesia, perundingan itu telah mampu memperkukuh politik Indonesia di
forum dunia. Melalui diplomasi maka perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap
merdeka akan dikenal secara luas oleh dunia internasional.
2.
Agresi Militer Belanda I
Sesudah
Perjanjian Linggarjati ditandatangani, hubungan RI dengan Belanda makin
memburuk. Perjanjian Linggarjati bagi Belanda hanya dijadikan alat untuk
mendatangkan pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah merasa cukup kuat, mereka kembali menghancurkan RI
dengan kekuatan senjata. Untuk memperoleh dalih guna menyerang RI, Belanda
mengajukan tuntutan sebagai berikut:
1.
Supaya dibentuk pemerintahan federal
sementara yang akan berkuasa di seluruh Indonesia sampai pembentukkan RIS. Hal
ini berarti RI ditiadakan
2.
Pembentukan Gendarmeri (pasukan
keamanan) bersama yang juga akan masuk ke daerah RI.
RI menolak
usul tersebut karena berarti menghancurkan dirinya sendiri. Penolakkan itu
menyebabkan Belanda melakukan agresi militer terhadap wilayah RI. Serangan
Belanda dimulai tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota-kota besar di pulau
Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia
mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dimasukkan dalam daftar
agenda DK PBB. Tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB memerintahkan penghentian
permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947.
Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, DK PBB membentuk
Komisi Konsuler dengan anggotanya terdiri dari para Konsul Jenderal yang berada
di wilayh Indonesia. Komisi Konsuler diperkuat dengan personel militer AS dan
Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada DK PBB, Komisi
Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli-4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih
mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang
dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah
perintah gencatan senjata.
DK PBB yang
memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usul AS, bahwa untuk
mengawasi penghentian permusuhan harus dibentuk komisi jasa-jasa baik.
Indonesia dan Belanda diberikan kesempatan untuk memilih satu negara sebagai
wakil untuk menjadi anggota komisi. Indonesia memilih Australia (Ricard Kirby),
sementara Belanda memilih Belgia (Paul van Zeeland). Kedua negara yang terpilih
menunjuk AS (Frank Graham) sebagai penengah. Komisi PBB ini dikenal dengan
sebutan Komisi Tiga Negara (KTN).
KTN
mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. setelah KTN melakukan
pendekatan dengan kedua pemerintaha, akhirnya disepakati kedua pihak untuk
kembali ke meja perundingan.
3.
Perjanjian Renville
Atas usul KTN,
pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan
Belanda di atas Kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi
Indonesia terdiri atas PM Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Dr. Tjoa Sik
Ien, M. Roem, H, Agus Sali, Nasrun, dan Ir. Djuanda. Delegasi Belanda terdiri
atas Abdul kadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredenburgh, Dr. Soumokil, Pangeran
Kertanegara, dan Zulkarnaen. Ternyata wakil Belanda hampir semuanya berasal
dari Indonesia yang pro Belanda. Dengan demikian, Belanda tetap melakukan
politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasai.
Setelah
melalui perdebatan panjang dari tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948 maka
diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Isi
kesepakatannya adalah:
1.
Belanda tetap berdaulat atas seluruh
wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang akan segera
dibentuk
2.
RIS mempunyai kedudukan yang sejajar
dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
3.
RI akan menjadi bagian dari RIS
4.
Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat
menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
5.
Pasukan RI yang berada didaerah
kantong harus ditarik ke daerah RI. Daerah kantong adalah daerah yang berada
dibelakang Garis Van Mook, yakni
garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda.
Perjanjian
Renville sangat merugikan pihak Indonesia, namun atas desakan KTN Indonesia
harus menyetujuinya. Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal 17 Januari 1948. Adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan
penandatanganan Perjanjian Renville adalah:
1.
Indonesia terpaksa menyetujui
dibentuknya NIS melalui masa peralihan
2.
Indonesia kehilangan sebagian daerah
kekuasaannya karena Garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah
kekuasaan Belanda
3.
Pihak RI harus menarik seluruh
pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan dari kantong-kantong
gerilya masuk ke daerah RI.
Penandatanganan
naskah Perjanjian Renville menimbulkan akibat yang buruk bagi pemerintah RI,
antara lain sebagai berikut:
1.
Wilayah RI menjadi makin sempit dan
dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda
2.
Timbulnya reaksi keras di
kalangan para pemimpin RI yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin
karena telah dianggap menjual negara kepada Belanda
3.
Perekonomian Indonesia diblokade
secara ketat oleh Belanda
4.
Indonesia terpaksa harus menarik
mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian
hijrah ke wilayah RI yang berdekatan.
4.
Agresi Militer Belanda II
Pada tanggal
18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan
senjata. Keputusan ini diberitahukan kepada KTN dan sekretaris delegasi RI.
Dengan demikian, KTN dan delegasi RI tidak dapat berhubungan lagi dengan
pemerintah Belanda. Tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda langsung menyerang
lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba tersebut berhasil
dengan gemilang sehingga pada jam 16.00 seluruh kota Yogyakarta sudah jatuh ke
tangan Belanda.
Sebelum
Yogyakarta berhasil dikuasai seluruhnya oleh Belanda dan para pemimpin bangsa
ditawan, Jenderal Sudirman menghadap Presiden untuk menyatakan rencananya ke
luar kota melakukan perang gerilya.
Presiden di desak ikut agar tidak ditangkap Belanda, tetapi ditolak. Presiden
dan Wapres memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, meskipun mereka ditawan
oleh musuh. Alasannya, supaya mereka mudah ditemui oleh KTN dan kegiatan
diplomasi dapat berjalan terus. Sebelum Jenderal Sudirman mohon diri, Presiden
Soekarno berpesan ”Jangan melakukan perlawanan di kota sebab tidak ada harapan untuk
menang. Sebaiknya, tentara disebar ke desa-desa dan tunjukkan bahwa kemerdekaan
kita dibeli dengan darah dan keringat, bukan hadiah diplomasi”.Panglima
Besar Sudirman kemudian berangkat ke luar kota dengan ditandu. Sebelum
meninggalkan Yogyakarta, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat sebagai
berikut:
Perintah Kilat
Panglima Besar Sudirman
1.
Kita
telah diserang
2.
Pada
tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kotaYogyakarta
dan Lapangan Terbang Maguwo
3.
Pemerintah
Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata
4.
Semua
Angkatan Perang RI menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk melawan
musuh
Dikeluarkan di :
Tempat
Tanggal : 19 Desember 1948
Jam :
08.00
Panglima Angkatan Perang Republik
Indonesia
Jenderal
Sudirman
|
Perang
Gerilya mulai dikobarkan sejak tanggal 25 Desember 1948 di berbagai daerah.
Pasukan TNI di bawah pimpinan Sudirman selalu berusaha agar daerah yang
dikuasai Belanda tidak berkembang. Untuk itu, tentara diperintah untuk
membatasi gerak pasukan Belanda.
Untuk menghindari serangan Belanda dan agar selalu tetap
bersama dengan TNI, Sudirman memimpin perang gerilya dengan berpindah-pindah
tempat. Dari Yogyakarta
menjelajahi hutan, tebing, sungai dan lembah menuju daerah Karesidenan Surakarta, bahkan sampai
ke daerah Madiun dan Kediri. Tempat-tempat yang dilalui oleh Panglima Besar
Sudirman terkenal dengan sebutan Rute
Gerilya Panlima Besar Sudirman.
Aksi militer
Belanda II menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak
mengakui lagi Perjanjian Renville di depan KTN yang ditugaskan oleh PBB. Pada
tanggal 24 Januari 1949, DK PBB mengeluarkan resolusi yang berisi:
1.
Penghentian semua operasi militer
dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh RI
2.
Mendesak Belanda untuk segera
membebaskan Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat serta tahanan politik yang
ditahan sejak 19 Desember 1948 di wilayah RI, mengembalikan pemerintahan RI ke
Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawi RI ke ke Yogyakarta agar
mereka dapat diserahi tugas sesuai pasal 1 diatas dan supaya mereka dapat
menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas
3.
Menganjurkan agar RI dan Belanda
membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville dan
usul-usul Cochran demi menyusun rencana pembentukan pemerintahan federal
sementara pada 15 Maret 1949, yang berhak menyelenggarakan urusan intern dan
pemilihan majelis konstituante paling lambat 1 Oktober 1949, serta penyerahan
kedaulatan atas Indonesia kepada NIS paling lambat 1 Juli 1949
4.
Tambahan atas putusan Badan Keamanan
KTN diubah menjadi United Nations Commision for Indonesia (UNCI) atau komisi PBB
untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil
keputusan yangmengikat atas dasar mayoritas. UNCI berkuasa merekomendaikan
kepada DK dan pihak-pihak yang bersenjata, membantu mereka mengambil keputusan
dan melaksanakan resolusi DK
Resolusi tersebut tidak dihiraukan oleh
Belanda. Belanda terus melakukan aksi militer terhadap Indonesia. Sebagai
bentuk perlawanan terhada Belanda maka pada tanggal 1 Maret 1949 pasukan TNI
menyerang kota Yogyakarta di bawah pimpinan Komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto.
Pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut
dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949. Untukmemperingati peristiwa
tersebut maka didirikan Tugu Monjali (Monumen Jogja Kembali) di Yogyakarta.
Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam
akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke
meja perundingan.
5.
Pemerintah Darurat RI
Akibat Agresi
Militer Belanda II, Presiden dan Wapres beserta pejabat tinggi negara dapat
ditawan oleh Belanda. Namun sebelum ditawan, para pemimpin
republik sempat bersidang dan menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu:
1.
Pemberian kuasa penuh kepada
Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI
2.
Kepada Maramis, L.N.Palar, dan Dr.
Soedarsono yang sedang berada di India agar membentuk pemerintahan RI di
pengasingan
3.
Presiden dan Wapres memutuskan tidak
mengungsi dan tetap tinggal di kota dengan kemungkinan ditawan dan dekat dengan
KTN
Hasil
keputusan sidang para pemimpin RI langsung dikirimkan kepada Syafruddin
Prawiranegara di Bukittinggi, Sum-Bar yang ditandatangani oleh Presiden
Soekarno dan Wapres M.Hatta. Apabilatugas itu gagal agar segera dibentuk pemerintahan
RI di pengasingan oleh tokoh Indonesia yang ada di India. Berita tersebut
ternyata tidak pernah sampai di Bukittingi karena seluruh hubungan telepon ke
luar Yogyakarta sudah diputuskan oleh Belanda.
Terbentuknya
PDRI sendiri pada tanggal 19 Desember 1948 pada jam 18.00 atas inisiatif Mr.
Syafruddin Prawiranegara dan beberapa pemuka pemerintahan di Sumatera.
Alasannya, mereka merasa ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup RI dan
untuk keselamatan perjuangan. Dengan terbentuknya PDRI, perjuangan masih tetap
dapat dilaksanakan sebab hubungan dengan alat negara di tempat lain dapat dilaksanakan
dan dikoordinir melalui pemancar yang dilaksanakan oleh AURI.
6.
Perundingan Roem-Royen
Perundingan
dipimpin oleh Marle Cochran wakil dari Amerika Serikat dan UNCI (United Nations
Commision for Indonesia). Delegasi Indonesia dipimpin oleh M. Roem, sementara
delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.J.H. van Royen. Pada tanggal 7 Mei 1949
tercapai Roem-Royen Statement.
Pernyataan pemerintah RI yang dibacakan oleh M. Roem berisi:
1.
Pemerintah RI akan mengeluarkan
perintah penghentian perang gerilya
2.
Kerja sama dalam hal pengembalian
perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban
3.
Turut serta dalam KMB ynag bertujuan
untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada
negara RIS
Kemudian
pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh van Royen yang berisi:
1.
Pemerintah Belanda setuju bahwa RI
harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi
Karesidenan Yogyakarta.
2.
Pemerintah Belanda membebaskan secara
tak bersyarat pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan sejak 19 Desember
1948.
3.
Pemerintah Belanda setuju bahwa
pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu
daerah meliputi karisedenan Yogyakarta
4.
Pemerintah Belanda menyetujui RI
sebagai bagian dari NIS
5.
KMB di Den Haag akan diadakan secepatnya
sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta
Akibat
yang timbul setelah dicapainya Perundingan Roem-Royen adalah:
1.
Seluruh tentara Belanda harus segera
ditarik dari Yogyakarta
2.
Setelah kota Yogyakrata dikosongkan
oleh tentara Belanda, pada tanggal 29 Juni 1949 TNI mulai memasuki kota. Keluarnya tentara
Belanda dan masuknya TNI diawasi oleh UNCI. panglima Besar Sudirman beserta
para pejuang lainnya baru tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.
3.
Setelah kota Yogyakarta sepenuhnya
dikuasai oleh TNI maka Presiden dan Wapres RI beserta para pemimpin lainnya
pada tanggal 6 Juli 1949 kembali ke Yogyakarta dari Bangka.
4.
PDRI di Sumatera yang dipimpin oleh
Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat
di Yogyakarta. Penyerahan terjadi pada tanggal 13 Juli 1949, saat
berlangsungnya sidang kabinet.
4. Hubungan
hasil KMB dengan keberlanjutan konflik Indonesia-Belanda.
a. Konferensi
Inter-Indonesia
Sebagai
tindak lanjut dari hasil perundingan Roem-Royen, pemerintah RI segera
mengadakan persiapan untuk mengahadapi KMB. Pemerintah RI kemudian mengadakan
pendekatan dengan pihak BFO (Bijeenkomst
voor Federal Overleg) atau Badan Musyawarah Negara-negara Federal untuk
menciptakan satu front dalam menghadap Belanda pada KMB. RI dan pihak BFO akhirnya
mengadakan pertemuan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta.Pertemuan itu
dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan
dalam konferensi itu hampir seluruhnya mengenai masalah pembentukkan RIS,
terutama mengenai tata susunan dan hak pemerintah RIS di satu pihak dan hak
Negara-negara federal di pihak lain. Dalam konferensi tersebut dibicarakan pula bentuk kerjasama RIS dengan Pemerintah
Belanda dalam perserikatan uni serta masalah kewajiban RIS dan Belanda sehubungan
dengan penyerahan kekuasaan.Keputusan penting lainnya adalah bahwa BFO menyokong tuntutan RI atas
penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik dan ekonomi.
Di
dalam bidang militer konferensi memutuskan:
1. APRIS
adalah Angkatan Perang Nasional
2. TNI
menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL,
VB (Veiligherd Bataljons) dan
kesatuan-kesatuan tentara Belanda lainnya dengan syarat-syarat yang akan
ditentukan lebih lanjut
3. Masalah
pertahan keamanan adalah hak Pemrintah RIS. Negara-negara bagian tidak berhak
untuk memiliki angkatan perang sendiri
Hal
lain yang juga diputuskan dalam konferensi tersebut adalah:
1. Tanggal
17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Nasional Negara RIS
2. Bendera
Merah Putih ditetapkan sebagai Bendera RIS
3. Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya menjadi Lagu Kebangsaan RIS
4. Bahasa
Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Nasional RIS
5. Ir.
Soekarno ditetapkan sebagai Prsiden RIS
b. Konferensi
Meja Bundar (KMB)
Pada
tanggal 14 Agustus 1949, Pemerintah RI menetapkan delegasi yang akan menghadiri
KMB, yaitu: